Kamis, 04 April 2013

HUKUM PERIKATAN



A.    Pengertian Hukum Perikatan
Hukum Perikatan adalah suatu hubungan hukum mengenai kekayaan harta benda atara dua orang, yang memberi hak pada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari lainnya, sedangkan orang yang lainnya ini diwajibkan memenuhi tuntutan itu.

B.     Dasar Hukum Perikatan
Dasar hukum perikatan berdasarkan KUHP perdata terdapat 3 sumber adalah sebagai berikut:
1.      Perikatan yang timbul dari persetujuan (perjanjian).
2.      Perikatan yang timbul undang-undang), yang dibagi lagi menjadi 2 yaitu :
·         Perikatan terjadi karena undang-undang semata
·         Perikatan terjadi karena undang-undang akibat perbuatan manusia
3.      Perikatan terjadi bukan perjanjian, tetapi terjadi karena perbuatan melanggar hukum   (onrechtmatige daad) dan perwakilan sukarela ( zaakwarneming).

C.    Azas-Azas Dalam Hukum Perikatan
Asas-asas dalam hukum perikatan diatur dalam Buku III KUH Perdata, yakni :
1)      Azas Kebebasan Berkontrak Asas kebebasan berkontrak
2)      Azas konsensualisme Asas konsensualisme

D.    Wanprestasi dan Akibat-akibatnya
Wansprestasi timbul apabila salah satu pihak (debitur) tidak melakukan apa yang diperjanjikan.Adapun bentuk dari wansprestasi bisa berupa empat kategori, yakni :
1)      Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya
2)      Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan
3)      Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat
4)      Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya
      Akibat-akibat wansprestasi berupa hukuman atau akibat-akibat bagi debitur yang melakukan wansprestasi , dapat digolongkan menjadi tiga kategori, yakni:
1)      Membayar Kerugian yang Diderita oleh Kreditur (Ganti Rugi)
2)       Pembatalan Perjanjian atau Pemecahan Perjanjian
3)       Peralihan Risiko

E.     Hapusnya Perikatan
Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1381 menyebutkan sepuluh macam cara hapusnya perikatan yaitu :
  1. Pembayaran
  2. Penawaran pembayaran diikuti dengan penitipan.
  3. Pembaharuan utang (inovatie)
  4. Perjumpaan utang (kompensasi)
  5. Percampuran utang.
  6. Pembebasan utang.
  7. Musnahnya barang yang terutang
  8. Kebatalan dan pembatalan perikatan-perikatan.
Referensi


HUKUM PERDATA



A.    Berlakunya Hukum Perdata Di Indonesia
Hukum perdata Indonesia adalah hukum perdata yang berlaku dan diberlakukan di Indonesia. Hukum perdata yang berlaku di Indonesia meliputi juga hukum perdata barat dan hukum perdata nasional. Hukum perdata barat adalah hukum bekas peninggalan kolonia Belanda yang berlaku di Indonesia berdasarkan Pasal 2 aturan peralihan UUD 1945, mis. BW/KUHPdt. Hukum perdata nasional adalah hukum perdata yang diciptakan Pemerintah Indonesia yang sah dan berdaulat.

B.     Sejarah singkat Hukum Perdata
Hukum perdata Belanda berasal dari hukum perdata Perancis yaitu yang disusun berdasarkan hukum Romawi 'Corpus Juris Civilis' yang saat itu dianggap sebagai hukum yang paling sempurna. Hukum Privat yang berlaku di Perancis dimuat dalam dua kodifikasi yang disebut (hukum perdata) dan Code de Commerce (hukum dagang). Sewaktu Perancis menguasai Belanda (1806-1813), kedua kodifikasi itu diberlakukan di negeri Belanda yang masih dipergunakan terus hingga 24 tahun sesudah kemerdekaan Belanda dari Perancis (1813)
Pada Tahun 1814 Belanda mulai menyusun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Sipil) atau KUHS Negeri Belanda, berdasarkan kodifikasi hukum Belanda yang dibuat oleh J.M. Kemper disebut Ontwerp Kemper. Namun, sayangnya Kemper meninggal dunia pada 1824 sebelum menyelesaikan tugasnya dan dilanjutkan oleh Nicolai yang menjabat sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Belgia.
Keinginan Belanda tersebut terealisasi pada tanggal 6 Juli 1880 dengan pembentukan dua kodifikasi yang baru diberlakukan pada tanggal 1 Oktober 1838 oleh karena telah terjadi pemberontakan di Belgia.

C.    Keadaan Hukum di Indonesia
Mengenai keadaan hukum perdata di Indonesia sekarang ini masih bersifat majemuk yaitu masih beraneka ragam. Factor yang mempengaruhinya antara lain :
1.      Factor etnis : keanekaragaman adat di Indonesia
2.      Factor historia yuridis yang dapat dilihat pada pasal 163

D.     SISTEMATIKA HUKUM PERDATA DI INDONESIA
Sistematika hukum perdata di Indonesia ada dua pendapat, yaitu :
1.      Dari pemberlaku undang-undang
·         Buku I : Berisi mengenai orang
·         Buku II : Berisi tentang hal benda
·         Buku III : Berisi tentang hal perkataan
·         Buku IV : Berisi tentang pembuktian dan kadaluarsa
2.      Menurut ilmu hukum/doktrin dibagi mejadi 4 bagian, yaitu :
·         Hukum tentang diri seseorang (pribadi)
·         Hukum kekeluargaan
·         Hukum kekayaan
·         Hukum warisan
Referensi

Selasa, 19 Maret 2013

Pengertian dan Jenis-jenis Hukum


PENGERTIAN HUKUM
Hukum adalah suatu peraturan atau ketentuan tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur tingkah laku manusia agar tingkah laku manusia dapat terkontrol dan diadakan oleh lembaga yang berwenang membuatnya serta bersifat memaksa dan bagi yang melanggarnya dapat dikenakan sanksi yang tegas.
JENIS-JENIS HUKUM
1.  Hukum adat adalah sistem hukum yang dikenal dalam lingkungan kehidupan social suatu masyarakat yang bersifat tidak tertulis dan memiliki kemampuan menyesuaikan diri dan elastis
2.      Hukum Publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan warga negaranya dan menjadi Hukum perlindungan Publik.
3.      Hukum Privat adalah hukum yang mengatur kepentingan pribadi seseorang.
4.   Hukum Positif atau ius constitutum, adalah hukum yang berlaku di suatu negara. Misalnya, di Indonesia persoalan perdata diatur dalam KUH Perdata, persoalah pidana diatur melalui KUH Pidana, dll.
5.    Hukum Pidana adalah keseluruhan peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dijatuhkan terhadap yang melakukannya.
6.   Hukum Perdata adalah ketentuan yang mengatur hak-hak dan kepentingan antara individu-individu dalam masyarakat.
7.    Hukum Acara Pidana Indonesia adalah hukum yang mengatur tentang tata cara beracara (berperkara di badan peradilan) dalam lingkup hukum pidana.
8.    Hukum Acara Perdata adalah hukum yang mengatur tentang bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantara hakim. Dimana aturan-aturan hukum perdata materiil adalah melindungi hak-hak perseorangan dan itu merupakan sifat dasar dari Hukum Acara Perdata, tanpa terkecuali.
9.     Hukum Tata Usaha (Administrasi) negara adalah hukum yang mengatur tata pelaksanaan pemerintah dalam menjalankan tugasnya
10. Hukum Tata Negara adalah Peraturan-peraturan yang mengatur organisasai Negara dari tingkat atas sampai bawah, sturktur, tugas dan wewenang alat perlengkapan Negara.
11. Hukum Waris adalah suatu hukum yang mengatur peninggalan harta seseorang yang telah meninggal dunia diberikan kepada yang berhak
12.  Hukum Tertulis adalah hukum yang dicantumkan dalam berbagai peraturan perundangan.
13.  Hukum Material adalah hukum yang berisi perintah dan larangan (terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Perdata, Dagang, dan sebagainya ) dan menjadi patokan manusia untuk bersikap dan bertindak.
14.  Hukum Internasional adalah suatu bagian hukum yang mengatur aktivitas entitas berskala internasional.
15.  Hukum Lokal (Local Law) adalah hukum yang hanya berlaku disuatu daerah tertentu (Hukum Adat Batak, Minangkabau, Jawa dan sebagainya).