Sabtu, 26 Oktober 2013

Kalimat Argumentasi dan Kalimat Penalaran


Ternyata…Indonesia is Dinosaurus Ekonomi Dunia
Tahun 90′an awal, Asia mengalami booming dimana ekonomi tumbuh pesat, diiringi dengan transisi negara-negara yang (semula) agraris menjadi negara industry. Negara-negara itu antara lain adalah Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Filipina, yang mengikuti jejak Taiwan, Korsel, Jepang, dan Singapura yang telah lebih dulu menjadi negara maju.
Kemudian muncul istilah untuk negara-negara yang newly-industrialized tersebut dengan sebutan “The Asian Tigers”, Para Macan Asia. Keyakinan dan harapan pun membumbung tinggi waktu itu, dan saya masih ingat ketika SD, guru-guru di sekolah begitu bersemangat menggambarkan kejayaan ekonomi Indonesia di masa depan. Istilah Indonesia Sang Macan Asia beberapa kali saya dengar di kelas dulu.
Hal yang tak terbayangkan kemudian terjadi, ketika krisis moneter meluluhlantakkan sendi-sendi Indonesia, dan lambat laut istilah Indonesia Macan Asia mulai memudar, seiring tergerusnya harapan dan semangat banyak orang Indonesia saat itu. Saya sempat membayangkan perasaan guru-guru SD saya, apakah mereka juga pudar harapan dan semangatnya terhadap masa depan Indonesia? Saya tidak tahu, sudah lama sekali saya tak berjumpa dengan mereka.
Yang saya tahu adalah, banyak orang yang tak lagi menaruh harap tinggi pada masa depan negeri ini. Beberapa waktu lalu saya menghadiri sebuah seminar mengenai Indonesia di Surabaya, dan ketika istilah “Indonesia kembali menjadi Macan Asia” disebut, banyak yang skeptis, bahkan mencibir.
Saya masih ingat seorang peserta seminar yang duduk di depan saya menanggapi dengan sinis. “Indonesia macan asia? Mungkin macan yang tidur dan nggak bangun-bangun” ujarnya sambil tersenyum sinis. Ada juga yang mencoba melucu dengan mengatakan bahwa bisa jadi Indonesia memang sekarang menjadi macan asia, namun sudah sangat terlambat karena negara-negara lain telah menjadi dinosaurus Asia. (Saya benar-benar tersenyum geli waktu itu)
Baiklah, semua orang punya hak untuk pesimis dan skeptis tentang Indonesia, namun ada baiknya kita letakkan dulu awan pekat pesimisme yang menggantung di atas benak kita.
Penting mencoba memahami sebuah laporan terbaru yang disusun oleh McKinsey Global Institute (MGI), sebuah lembaga konsultan ekonomi global yang sangat disegani di dunia, yang menulis tentang prediksi ekonomi Indonesia di masa depan. Judulnya gahar! “The Archipelago Economuy: Unleashing Indonesia’s Potential”. Tentu saya tak berniat sedikitpun mengajak anda semua membaca laporan MGI setebal 101 halaman, dan sayapun tidak berniat membacanya.
Namun lihatlah, tidak ada satupun badan-badan dan para ahli ekonomi dunia yang menyangkal laporan MGI tersebut dan semua juga mengamini dan membuat analisa serta laporan yang sama bahwa Indonesia akan menjadi raksasa ekonomi dunia di masa depan (bukan cuma macan atau dinosaurus Asia). Dan hal itu bukan cuma angan-angan atau impian, tapi hampir PASTI AKAN TERJADI, karena Indonesia punya segala syarat dan sedang berjalan lurus dan kuat ke arah menjadi negara raksasa ekonomi dunia.
Chairman MGI Raoul Oberman mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat spektakuler dalam beberapa tahun terakhir, namun sayangnya kurang terdengar dan terapresiasi.
“Indonesia is the best hidden secret” kata Raoul. Raoul juga mengatakan bahwa saat ini Indonesia sudah menjadi negara dengan ekonomi terbesar ke-15 di dunia, dan akan terus tumbuh. Indonesia, masih menurutnya, mengalami pertumbuhan ekonomi paling stabil dan signifikan jika dibandingkan dengan negara-negara yang tergabung dalam OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) dan BRIC (Brazil, Rusia, India dan China). Ditambahkannya, rasio utang Indonesia terhadap PDB yakni sekitar 24% termasuk yang terendah di dunia.
Indonesia diuntungkan dengan posisi geografisnya yang berada di jantung pertumbuhan dunia, yakni Asia, dan di salah satu jalur perdangan utama dunia, dimana jumlah konsumen kelas menengah akan naik drastis. Konsumen kelas menengah ini adalah mereka yang berpenghasilan per tahun di atas US $ 3600, yang mulai ingin memenuhi kebutuhan kebutuhan sekundernya, dan ini bisa menjadi konsumen dari produk-produk buatan indonesia , maupun hasil alam negeri ini.
Di Indonesia sendiri, saat ini ada sekitar 45 juta orang yang berada di jenjang ekonomi kelas menengah, dan diperkirakan pada 2030 akan bertambah menjadi 135 juta jiwa, sebuah jumlah yang sangat besar, lebih besar dari jumlah seluruh penduduk Malaysia, Singapura, Brunei dan Thailand digabung. Indonesia secara demografi juga sangat diuntungkan dengan sangat melimpahnya penduduk usia produktif (15-64 tahun) yang mencapai sekitar 70%.
Bahkan diperkirakan dengan jumlah penduduk 45% dari keseluruhan penduduk ASEAN, Ekonomi Indonesia sudah melahap 60-70% ekonomi ASEAN pada 2030 sedangkan 30-40% sisanya dibagi 9 negara-negara ASEAN lainnya, masih jauh berlipat diatas Thailand, Malaysia, Singapura, Filipina (saat ini 50-55% ekonomi ASEAN ada di Indonesia). Dengan kekuatan ekonomi ini kekuatan dan pengaruh politik serta militer Indonesia akan ikut naik secara signifikan.
Menurut MGI, pertumbuhan kelas menengah di Indonesia lebih tinggi dari negara manapun di luar China dan India. Di ranah ASEAN, Income per kapita Indonesia akan melewati Thailand di 2018, dan melewati Malaysia di 2025 dan bisa sejajar dengan Singapore di 2040.
Pesan terbesar dari laporan McKinsey Global Institute adalah prediksi bahwa Indonesia akan menjadi negara dengan ekonomi terbesar ke-7 di dunia pada 2030, menyusul China, AS, India, Jepang, Brazil dan Rusia. Kita tidak melihat negara-negara besar di Eropa anggota G-8, kemana mereka? Inggris, Prancis, dan bahkan Jerman akan disalip oleh Indonesia.
Mungkin akan ada yang geleng-geleng sambil tersenyum sinis mendengar Indonesia akan menyalip mereka, tapi perlu diingat bahwa saat ini, ekonomi Indonesia (yang dihitung dengan Gross Domestic Product (GDP)/ Produk Domestik Bruto (PDB) sudah melewati GDP Belanda dan sebentar lagi menyalip Spanyol, sesuatu yang dulu tak terbayangkan. Artinya, dengan situasi ceteris paribus dimana ekonomi RI akan tetap tumbuh di kisaran 6-7 % per tahun, dan negara-negara Eropa dan Ameika Utara 0-3%, sangat logis kalau suatu saat, Indonesia akan mampu melewati mereka, dan menurut McKinsey itu terjadi sebelum 2030.
Kalimat Argumentasi :
1.      Chairman MGI Raoul Oberman mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat spektakuler dalam beberapa tahun terakhir, namun sayangnya kurang terdengar dan terapresiasi.
2.       Bahkan diperkirakan dengan jumlah penduduk 45% dari keseluruhan penduduk ASEAN, Ekonomi Indonesia sudah melahap 60-70% ekonomi ASEAN pada 2030 sedangkan 30-40% sisanya dibagi 9 negara-negara ASEAN lainnya, masih jauh berlipat diatas Thailand, Malaysia, Singapura, Filipina (saat ini 50-55% ekonomi ASEAN ada di Indonesia).
3.       Menurut MGI, pertumbuhan kelas menengah di Indonesia lebih tinggi dari negara manapun di luar China dan India.
4.      Di ranah ASEAN, Income per kapita Indonesia akan melewati Thailand di 2018, dan melewati Malaysia di 2025 dan bisa sejajar dengan Singapore di 2040.
5.       Pesan terbesar dari laporan McKinsey Global Institute adalah prediksi bahwa Indonesia akan menjadi negara dengan ekonomi terbesar ke-7 di dunia pada 2030, menyusul China, AS, India, Jepang, Brazil dan Rusia.
Kalimat Penalaran :
1.       Tahun 90′an awal, Asia mengalami booming dimana ekonomi tumbuh pesat, diiringi dengan transisi negara-negara yang (semula) agraris menjadi negara industry
2.       Kemudian muncul istilah untuk negara-negara yang newly-industrialized tersebut dengan sebutan “The Asian Tigers”, Para Macan Asia.
3.       Indonesia diuntungkan dengan posisi geografisnya yang berada di jantung pertumbuhan dunia, yakni Asia, dan di salah satu jalur perdangan utama dunia, dimana jumlah konsumen kelas menengah akan naik drastis.
4.      Konsumen kelas menengah ini adalah mereka yang berpenghasilan per tahun di atas US $ 3600, yang mulai ingin memenuhi kebutuhan kebutuhan sekundernya, dan ini bisa menjadi konsumen dari produk-produk buatan indonesia , maupun hasil alam negeri ini.
5.      Singapura, Brunei dan Thailand digabung. Indonesia secara demografi juga sangat diuntungkan dengan sangat melimpahnya penduduk usia produktif (15-64 tahun) yang mencapai sekitar 70%.

Minggu, 30 Juni 2013

PENERAPAN HUKUM DALAM EKONOMI INDONESIA


BAB I
Latar Belakang
Manusia melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam melakukan kegiatan ekonomi, manusia tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, oleh karena itu manusia melakukan interaksi dengan manusia lainnya.  Interaksi ini sering kali tidak berjalan dengan baik karena kepentingan manusia yang berbenturan. Akibat kepentingan manusia yang berbenturan sering kali menimbulkan perselisihan diantara sesama manusia. Agar tidak terjadi perselisihan maka kegiatan ekonomi perlu diatur dengan hukum agar sumber daya ekonomi, pemanfaatan dan kegiatannya dapat berjalan dengan baik. Hukum atau peraturan perekonomian yang berlaku disetiap bangsa berbeda-beda, tergantung kesepakatan yang berlaku pada bangsa tersebut.
Pengertian Hukum menurut Para Ahli
Secara umum hukum dapat di definisikan sebagai peraturan baik lisan maupun tulisan yang dibuat untuk dipatuhi  dan bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi tegas. Sedangkan para ahli mendefnisikan hukum secara berbeda-beda. Menurut Utrecht (dalam Sari dkk., 2008) hukum adalah himpunan peraturan baik berupa perintah maupun larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan. Menurut ahli lain, Wiryono Kusumo (dalam Sari dkk.,2008) hukum adalah keseluruhan peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur tata tertib didalam masyarakat dan terhadap pelanggarnya umumnya dikenakan sanksi. Pendapat lain dikemukakan oleh Meyers (dalam Katuuk., 1994). Dia menyatakan bahwa hukum ialah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat dan menjadi pedoman bagi prenguasa-penguasa Negara dalam melakukan tugasnya. Menurut Hugo de Groot (dalam Retno dkk., 2006) menyatakan hukum adalah peraturan tentang perbuatan moral yang menjamin keadilan.
Berdasarkan definisi menurut para ahli diatas, maka intisari dari hukum adalah himpunan peraturan yang mengatur segala perilaku dan tindakan manusia agar sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku.
Pengertian Ekonomi menurut Para Ahli
Ilmu ekonomi secara umum mempelajari perilaku individu dan masyarakat dalam menentukan pilihan untuk menggunakan sumber daya yang langka (dengan atau tanpa uang), dalam upaya meningkatkan kualitas hidupnya. Ilmu ekonomi akan senantiasa bermanfaat, selama masalah yang dihadapi adalah alokasi sumber daya yang langka. (dalam Rahardja dkk., 2004). Para ahli ekonomi memiliki pandangan tersendiri mengenai definisi ekonomi.
Menurut M. Manulang (dalam Sari dkk., 2008) ilmu ekonomi adalah suatu ilmu yang mempelajari masyarakat dalam usahanya untuk mencapai kemakmuran dimana manusia dapat memenuhi kebutuhannya, baik barang-barang maupun jasa.
Sedangkan menurut Profesor P.A. Samuelson (dalam Kansil., 2011) menyatakan ekonomi ialah suatu studi individu-individu dan masyarakat membuat pilihan, dengan atau tanpa penggunaan uang, dengan menggunakan sumber-sumber daya yang terbatas tetapi dapat digunakan dalam berbagai cara untuk menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa dan mendistribusikannya untuk kebutuhan konsumsi, dan sekarang dan dimasa datang kepada berbagai individu dan golongan masyarakat.
Berdasarkan definisi menurut para ahli diatas, maka intisari dari ekonomi adalah suatu kegiatan yang dilakukan manusia sebagai upaya untuk pemenuhan kebutuhan hidup dan menigkatkan taraf hidupnya.

BAB II
Keterkaitan Hukum dan Ekonomi
Hukum dan Ekonomi merupakan dua bidang ilmu dengan tujuan yang berbeda. Hukum bertujuan untuk mengatur segala perilaku dan tindakan manusia agar sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku. Ekonomi bertujuan sebagai upaya untuk pemenuhan kebutuhan hidup dan menigkatkan taraf hidupnya.
Kepentingan manusia yang berbeda-beda dalam pemenuhan kebutuhannya masing-masing sering kali menimbulkan konflik sesama manusia. Konflik tersebut misalnya kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. Para pelaku korupsi biasanya orang yang berkedudukan tinggi, mereka memanfaatkan kedudukan untuk melakukan tindak korupsi demi mendapatkan kehidupan yang jauh lebih baik.  Tanpa memikirkan akibat dari perbuatannya tersebut.
Dalam melakukan kegiatan perekonomian manusia memerlukan hukum untuk mencegah atau menangani konflik. Konflik yang terjadi akan ditangani sesuai dengan ketentuan hukum yang telah berlaku. Hal tersebut dilakukan demi terciptanya kehidupan yang aman dan nyaman serta kualitas hidup yang meningkat.
Agar kebutuhan hidup dapat terpenuhi dan taraf hidup pun ikut meningkat sesuai dengan norma yang berlaku. Manusia memerlukan hukum untuk mengatur segala tindakannya. Hukum dan ekonomi memiliki hubungan yang erat dalam kehidupan bermasyarakat. Jika salah satu tidak dapat terlaksana dengan baik, maka kehidupan tidak akan sejahtera. Sebagai makhluk yang berakal manusia harus menjalankannya secara seimbang agar tercipta kehidupan yang lebih baik.
Negara Indonesia merupakan Negara yang berlandaskan hukum. Segala tindakan yang dilakukan warga negara Indonesia telah diatur dalam Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia. Perudang-undangan itu mengatur tindakan setiap warga negara Indonesia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yaitu kegiatan perekonomian.
BAB III
Peristiwa Hukum dan Ekonomi di Indonesia
Hukum dalam Perusahaan
Aqua merupakan salah satu perusahaan air mineral yang pertama di Indonesia. Dalam perkembangannya aqua mengalami kemajuan yang sangat pesat. Kemajuan ini ditandai dengan semakin dikenalnya aqua oleh masyarakat Indonesia. Maka tak heran penjualan aqua pun cukup besar sehingga menghasilkan keuntungan yang besar pula. Hal tersebut menimbulkan sebuah perusahaan air mineral lainnya ingin menyaingi aqua. Perusahaan tersebut melakukan persaingan dengan cara yang tidak sehat yaitu  meniru nama merek dagang aqua dengan nama aqualiva. Perusahaan Aqualiva memiliki tujuan yang tidak baik, dalam mencantumkan nama depan “aqua” pada produknya. Tujuan perusahaan aqualiva yaitu agar lebih dikenal masyarakat dan dapat meningkatkan penjualan produknya. Dengan begitu, keuntungan yang diterima perusahaan Aqualiva pun menjadi meningkat dan dapat menyingkirkan aqua.
Hukum dalam Negara Indonesia
Kekayaan terumbu karang bunaken memang sangat indah. Tak heran banyak orang yang kagum melihat keindahannya. Dengan keindahannya, terumbu karang bunaken memiliki harga jual yang tinggi sehingga banyak perusahaan yang tertarik untuk memperdagangkan terumbu karang bunaken.. Perdagangan ini dilakukan oleh perusahaan di Jakarta melalui dunia maya. Perusahaan ini menawarkan penjualan akuarium beserta ikan dan karang dari Bunaken. (ZAL, 2013)
Hukum dalam Negara lain
            Singapura termasuk salah satu Negara dikawasan Asia Tenggara yang menjadi negara tujuan bagi para calon TKI. Negara ini menjadi tujuan bagi pekerja sektor informal atau pekerja rumah tangga. Pada tahun 2012 tercatat 132.653 jiwa warga Indonesia yang mencari nafkah di Singapura.
Hukum yang ditegakkan di Singapura sangat kuat termasuk perlindungan hukum untuk para TKI. Perlindungan hukum bagi para TKI adalah pemerintah Singapura memfasilitasi layanan khusus berupa nomor telepon untuk mengadukan tindakan yang tidak sesuai dengan hukum.  Misalnya tindakan kekerasan yang dilakukan para majikan atau gaji yang belum dibayarkan oleh para majikan. Bila terjadi tindakan tersebut, maka pemerintah akan langsung menangani kasus tersebut secara tegas sehingga kasus hukum yang terjadi di Singapura terhadap TKI sangat kecil. Tidak seperti yang terjadi di Negara Malaysia, Arab Saudi atau Negara lainnya. Kenyataan ini sangat menggembirakan bagi para calon TKI yang akan mencari nafkah di Singapura. (SO, 2013)
BAB IV
Analisis
Hukum dalam Perusahaan
Tindakan yang dilakukan perusahaan Aqualiva sudah melanggar hukum. Hukum yang dilanggar yaitu berniat tidak baik dengan meniru nama produk lain pada produknya. Tentunya hal tersebut sangat merugikan pihak Aqua. Pihak Aqua mendapat kerugian yang besar yaitu menurunnya penjualan produk karena konsumen berpindah pada produk yang sama atau mirip dengan produknya. Tidak hanya pihak Aqua yang dirugikan, konsumen pun merasa dirugikan. Perusahaan Aqualiva telah melakukan pembohongan publik kepada konsumen dengan memakai nama besar Aqua pada produknya. Konsumen akan mengira bahwa Aqualiva merupakan inovasi dari produk Aqua, padahal kenyataanya Aqua dan Aqualiva berasal dari perusahaan yang berbeda.
Hukum dalam Indonesia
Terumbu karang merupakan salah satu kekayaan alam Indonesia yang dilindungi oleh Undang-undang. Merusak atau memperdagangkan terumbu karang termasuk tindakan yang melanggar hukum. Perusahaan yang memperdagangkan terumbu karang, secara tidak sadar telah melakukan perusakan ekosistem laut bunaken hingga 8,32 hektar. Hal tersebut tentunya sangat merugikan Negara karena dapat menurunkan daya tarik wisatawan asing. Sedangakan wisatawan asing termasuk salah satu penyumbang terbesar dalam pemasukan Negara. Maka dari itu, perdagangan terumbu karang dilarang dan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Sebaiknya sebagai warga Negara Indonesia wajib untuk menjaga dan melestarikan kekayaan alam Indonesia agar bisa dinikmati oleh generasi dimasa yang akan datang.
Hukum dalam Negara lain
Para TKI yang bekerja di luar negeri memang sudah seharusnya mendapatkan perlindungan hukum. Banyak TKI di singapura yang merasa bahagia bekerja di Singapura karena mendapatkan perlindungan dari pemerintah singapura serta sistem penegakan hukum yang kuat. Pemerintah singapura juga memfasilitasi nomor telepon yang dapat diaksese untuk mengadukan keluk kesah para TKI. Hal tersebut sangat membantu para TKI yang bermasalah dengan para majikannya. Para majikan yang memperkerjakan para tenaga kerja asal Indonesia tidak dapat memperlakukannya secara semena-mena. Bagi majikan yang melakukan kekerarasan atau tindak criminal lainnya akan langsung ditindak lanjuti berdasarkan hukum yang berlaku. Selain pemerintah singapura, KBRI yang berada di singapura juga sangat berperan dalam perlindungan TKI di singapura. Sudah menjadi kewajiban KBRI untuk melindungi warga negaranya. Agar warga Negara yang bekerja di Singapura dapat melaksanakan pekerjaannya dengan rasa aman dan tentram. Sehingga pada waktu pulang ke Indonesia TKI dapat mendapatkan kehidupan yang lebih layak.

BAB V
Kesimpulan
Hukum dan ekonomi memiliki hubungan yang erat. Kegiatan perkonomian akan berjalan dengan sempurna apabila berjalan sesuai hukum dan norma yang berlaku. Hukum dan norna tersebut telah diatur dalam Perudang-undangan.
Sebagai Negara yang berdiri atas dasar hukum sudah menjadi kewajiban bagi seluruh warga negara Indonesia untuk mematuhi peraturan yang berlaku. Bagi warga Negara Indonesia yang melanggar hukum harus menerima sanksi tegas atas perbuatan dilakukannya. Pada akhirnya, Negara Indonesia menjadi Negara yang maju dengan sistem penegakan hukum yang kuat dan tegas serta kesejahteraan hidup warga Negara Indonesia pun dapat meningkat.

BAB VI
Daftar Pustaka
Harian Kompas. Juni 2013. Menilik Perlindungan TKI di Singapura. Percetakan Kompas: Jakarta
Harian Kompas. Juni 2013. Terumbu Karang Bunaken Diperjualbelikan. Percetakan Kompas: Jakarta
Kansil, C.S.T  2011. Pengantar Ilmu Hukum Indonesia. PT RINEKA CIPTA:Jakarta
Katuuk, Neltje F. 1994. Aspek Hukum Dalam Bisnis. Universitas Gunadarma:Depok
Listyarti, Retno & Setiadi. Pendidikan Kewarganegaraan. PT. Erlangga:Jakarta
Rahardja, Pratama & Mandala Manurung. 2004. Teori Ekonomi Mikro. Universitas Indonesia: Depok
Sari, Elsi Kartika & Advendi Simangunsong.2008. Hukum Dalam Ekonomi. PT.Grasindo:Jakarta


Senin, 06 Mei 2013

Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)


PENGERTIAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI)
Hak Kekayaan Intelektual atau disingkat HAKI adalah  hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasikan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Jadi, HAKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.

PRINSIP-PRINSIP HAKI
1.    Prinsip Keadilan (The Principle of Natural Justice)
Berdasarkan prinsip ini, hukum memberikan perlindungan kepada pencipta berupa suatu kekuasaan untuk bertindak dalam rangka kepentingan yang disebut hak. Pencipta yang menghasilkan suatu karya bedasarkan kemampuan intelektualnya wajar jika diakui hasil karyanya.
2.    Prinsip Ekonomi (The Economic Argument)
Berdasarkan prinsip ini HAKI memiliki manfaat dan nilai ekonomi serta berguna bagi kehidupan manusia. Nilai ekonomi pada HAKI merupakan suatu bentuk kekayaan bagi pemiliknya, pencipta mendapatkan keuntungan dari kepemilikan terhadap karyanya.
3.    Prinsip Kebudayaan (The Cultural Argument)
Berdasarkan prinsip ini, pengakuan atas kreasi karya sastra dari hasil ciptaan manusia diharapkan mampu membangkitkan semangat dan minat untuk mendorong melahirkan ciptaan baru, karena pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra sangat berguna bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban dan martabat manusia.
4.    Prinsip Sosial (The Social Argument)
Berdasarkan prinsip ini, sistem HAKI memberikan perlindungan kepada pencipta tidak hanya untuk memenuhi kepentingan individu melainkan berdasarkan keseimbangan individu dan masyarakat. Bentuk keseimbangan ini dapat dilihat pada ketentuan fungsi sosial dan lisensi wajib dalam undang-undang hak cipta Indonesia.

KLASIFIKASI HAKI
Berdasarkan WIPO hak atas kekayaan intelaktual dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu hak cipta (copyright), dan hak kekayaan industri (industrial property right). Hak kekayaan industry (industrial property right) adalah hak yang mengatur segala sesuatu tentang milik perindustrian, terutama yang mengatur perlindungan hukum.

DASAR HUKUM HAKI DI INDONESIA
Dalam penetapan HaKI tentu berdasarkan hukum-hukum yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dasar-dasar hukum tersebut antara lain adalah :
  • Undang-undang Nomor 7/1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (WTO)
  • Undang-undang Nomor 10/1995 tentang Kepabeanan
  • Undang-undang Nomor 12/1997 tentang Hak Cipta
  • Undang-undang Nomor 14/1997 tentang Merek
  • Undang-undang Nomor 13/1997 tentang Hak Paten
  • Keputusan Presiden RI No. 15/1997 tentang Pengesahan Paris Convention for the Protection of   Industrial Property dan Convention Establishing the World Intellectual Property Organization
  • Keputusan Presiden RI No. 17/1997 tentang Pengesahan Trademark Law Treaty
  • Keputusan Presiden RI No. 18/1997 tentang Pengesahan Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works
  • Keputusan Presiden RI No. 19/1997 tentang Pengesahan WIPO Copyrights Treaty
HAK CIPTA (COPYRIGHT)
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19/2002 Pasal 1 ayat 1 mengenai Hak Cipta, Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.  Dasar hukum Undang-undang yang mengatur hak cipta antara lain:
  • UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta  
  • UU Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara RI Tahun 1982 Nomor 15)
  • UU Nomor 7 Tahun 1987 tentang Perubahan atas UU Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara RI Tahun 1987 Nomor 42
  • UU Nomor 12 Tahun 1997 tentang Perubahan atas UU Nomor 6 Tahun 1982 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 1987 (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 29)

HAK PATEN (PATENT)
Menurut Undang-undang Nomor 14/2001 pasal 1 ayat 1, Hak Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil penemuannya di bidang teknologi, yang memiliki jangka waktu (usia sekitar 20 tahun sejak dikeluarkan), setelah itu habis masa berlaku patennya Paten hanya diberikan negara kepada penemu yang telah menemukan suatu penemuan (baru) di bidang teknologi. Undang-undang yang mengatur hak paten antara lain :
  • UU Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten (Lembaran Negara RI Tahun 1989 Nomor 39)
  • UU Nomor 13 Tahun 1997 tentang Perubahan UU Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 30)
  • UU Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 109).


HAK MEREK (TRADEMARK)
Berdasarkan Undang-undang Nomor 15/2001 pasal 1 ayat 1, hak merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

 DESAIN INDUSTRI (INDUSTRIAL DESIGN)
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan. (Pasal 1 Ayat 1)

RAHASIA DAGANG (TRADE SECRET)
Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang, Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.

Referensi