Hukum Perjanjian

Menurut Mariam Darus, standar kontrak terbagi 2 yaitu :

1. Kontrak standar umum artinya kontrak yang isinya telah disiapkan lebih dahulu oleh kreditur dan disodorkan kepada debitur.
2.  Kontrak standar khusus, artinya kontrak standar yang ditetapkan pemerintah baik adanya dan berlakunya untuk para pihak ditetapkan sepihak oleh pemerintah.

Macam – Macam Perjanjian

Macam-macam perjanjian obligator ialah sbb;

1)      Perjanjian dengan Cuma-Cuma dan perjanjian dengan beban

Perjanjian dengan Cuma-Cuma ialah perjanjian dimana pihak yang satu memberikan keuntungan kepada yang lain tanpa menerima manfaat bagi dirinya sendiri. (Pasal 1314 ayat (2) KUHPerdata).Perjanjian dengan beban ialah suatu perjanjian dimana salah satu pihak memberikan suatu keuntungan kepada pihak lain dengan menerima suatu manfaat bagi dirinya sendiri.

2)      Perjanjian sepihak dan perjanjian timbal balik

Perjanjian sepihak ialah suatu perjanjian dimana hanya ada kewajiban pada satu pihak saja. Perjanjian timbal balik ialah suatu perjanjian yang memberi kewajiban dan hak kepada kedua belah pihak.

3)      Perjanjian konsensuil, formal dan, riil

Perjanjian konsensuil ialah perjanjian yang dianggap sah bila ada kata sepakat antara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian.Perjanjian formil ialah perjanjian yang harus dilakukan dengan suatu bentuk tertentu, misalnya dengan cara tertulis.Perjanjian riil ialah suatu perjanjian dimana selain diperlukan adanya kata sepakat, harus diserahkan.

4)      Perjanjian bernama, tidak bernama dan, campuran.

Perjanjian bernama adalah suatu perjanjian dimana Undang Undang telah mengaturnya dengan kententuan-ketentuan khusus yaitu dalam Bab V sampai bab XIII KUHPerdata ditambah titel VIIA.Perjanjian tidak bernama ialah perjanjian yang tidak diatur secara khusus.Perjanjian campuran ialah perjanjian yang mengandung berbagai perjanjian yang sulit dikualifikasikan.

Syarat-syarat sah perjanjian

Menurut ketentuan pasal 1320 KUHP Perdata, ada empat syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu perjanjian, yaitu :

1.      Adanya kesepakatan antara para pihak tentang isi perjanjian yang akan mereka laksanakan.

2.      Memiliki Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

3.      Setiap perjanjian harus memiliki objek tertentu, jelas, dan tegas.

4.      Setiap perjanjian yang dibuat para pihak tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.

Saat lahirnya perjanjian

Menetapkan kapan saat lahirnya perjanjian mempunyai arti penting bagi :

• Kesempatan penarikan kembali penawaran 
• Penentuan resiko 
• Saat mulai dihitungnya jangka waktu kadaluwarsa 
• Menentukan tempat terjadinya perjanjian

         Berdasarkan Pasal 1320 jo 1338 ayat (1) BW/KUHPerdata dikenal adanya asas konsensual, yang dimaksud adalah bahwa perjanjian/kontrak lahir pada saat terjadinya konsensus/sepakat dari para pihak pembuat kontrak terhadap obyek yang diperjanjikan. Ada beberapa teori yang bisa digunakan untuk menentukan saat lahirnya kontrak yaitu:

• Teori Pernyataan (Uitings Theorie). Menurut teori ini, kontrak telah ada/lahir pada saat atas suatu penawaran telah ditulis surat jawaban penerimaan. Dengan kata lain kontrak itu ada pada saat pihak lain menyatakan penerimaan/akseptasinya. 
• Teori Pengiriman (Verzending Theori). Menurut teori ini saat pengiriman jawaban akseptasi adalah saat lahirnya kontrak. Tanggal cap pos dapat dipakai sebagai patokan tanggal lahirnya kontrak.
• Teori Pengetahuan (Vernemingstheorie). Menurut teori ini saat lahirnya kontrak adalah pada saat jawaban akseptasi diketahui isinya oleh pihak yang menawarkan.
• Teori penerimaan (Ontvangtheorie). Menurut teori ini saat lahirnya kontrak adalah pada saat diterimanya jawaban, tak peduli apakah surat tersebut dibuka atau dibiarkan tidak dibuka. Yang pokok adalah saat surat tersebut sampai pada alamat si penerima surat itulah yang dipakai sebagai patokan saat lahirnya kontrak.

 Pelaksanaan dan Pembatalan Kontrak

A.    Pelaksanaan kontrak

Salah satu pasal yang berhubungan langsung dengan pelaksanaannya adalah pasal 1338 ayat 3 yang berbunyi ”suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan etiket baik” .Pelaksanaan kontrak harus sesuai dengan asas kepatutan, pemberlakuan asas tersebut dalam suatu kontrak mengandung dua fungsi, yaitu :

1. Fungsi melarang, artinya bahwa suatu kontrak yang bertentangan dengan asas kepatutan itu dilarang atau tidak dapat dibenarkan
2.  Fungsi menambah, artinya suatu kontrak dapat ditambah dengan atau dilaksanakan dengan asas kepatutan. Dalam hal ini kedudukan asas kepatutan adalah untuk mengisi kekosongan dalam pelaksanaan suatu kontrak yang tanpa isian tersebut, maka tujuan dibuatnya kontrak tidak akan tercapai.

B.     Pembatalan kontrak

Pembelokan pelaksanaan kontrak sehingga menimbulkan kerugian yang disebabkan oleh kesalahan salah satu pihak konstruksi tersebut dikenal dengan sebutan wanprestasi atau ingkar janji. Wanprestasi adalah tidak dilaksanakannya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-pihak tertentu seperti yang disebutkan dalam kontrak.  Ada tiga bentuk ingkar janji, yaitu :

•  Tidak memenuhi prestasi sama sekali
•   Terlambat memenuhi prestasi, dan 
•  Memenuhi prestasi secara tidak sah.

Referensi :

http://vanezintania.wordpress.com/2011/05/13/standar-kontrak/

http://p4hrul.wordpress.com/2012/04/24/hukum-perjanjian/

http://indrinovy.blogspot.com/2012/06/hukum-perjanjian_11.html

Hukum Dagang (KUHD)

Hubungan Hukum Perdata dan Hukum Dagang

Hukum perdata dengan hukum dagang dapat dikatakan saling berkaitan satu dengan yang lainnya sehingga tidak terdapat perbedaan secara prinsipil antara keduanya. Hal ini dibuktikan dalam pasal 1 dan pasal 15 KUH Dagang. Sementara itu, dalam pasal 1 KUH Dagang disebutkan bahwa KUH Perdata seberapa jauh dari padanya dalam kitab ini tidak khusus diadakan penyimpangan-penyimpangan, berlaku juga terhadap hal-hal yang dibicarakan dalam kitab ini.

Kemudian, dalam pasal 15 KUH Dagang disebutkan bahwa segala persoalan tersebut dalam bab ini dikuasai oleh persetujuana dari pihak-pihak yang bersangkutan, oleh kitab ini dan oleh hukum perdata. Dengan demikian berdasarkan pasal 1 dan pasal 15 KUHD dapat diketahui kedudukan KUH Dagang terhadap KUH Perdata. Pengertiannya KUH Dagang merupakan hukum yang khusus (lex specialis), sedangkan KUH Perdata merupakan hukum yang bersifat umum (lex generalis), sehingga berlaku suatu asas lex specialis derogate lex generali, artinya hukum yang khusus dapat mngesampingkan hukum yang umum.

Prof. Subekti S.H. berpendapat bahwa terdapatnya KUHD disamping KUHS sekarang ini dianggap tidak pada tempatnya, oleh karena itu sebenarnya “Hukum Dagang” tidaklah lain daripada “Hukum Perdata”, dan perkataan “dagang” bukanlah suatu pengertian hukum, melainkan suatu pengertian ekonomi.

Berlakunya Hukum Dagang

Perkembangan hukum dagang sebenarnya telah di mulai sejak abad pertengahan eropa (1000/ 1500) yang terjadi di Negara dan kota-kota di Eropa dan pada zaman itu di Italia dan perancis selatan telah lahir kota-kota sebagai pusat perdagangan (Genoa, Florence, vennetia, Marseille, Barcelona dan Negara-negara lainnya). Tetapi pada saat itu hukum Romawi (corpus lurus civilis ) tidak dapat menyelsaikan perkara-perkara dalam perdagangan, maka dibuatlah hukum baru di samping hukum Romawi yang berdiri pada abad ke-16 & ke- 17 yang berlaku bagi golongan pedagang yang disebut hukum pedagang (koopmansrecht) yg khusus mengatur perkara di bidang perdagangan (peradilan perdagangan) dan hukum pedagang ini bersifat unifikasi.

Hubungan Pengusaha dengan Pembantunya

Pengusaha adalah seseorang yang memiliki usaha (perusahaan) dan menjalankan usahanya sendiri. Sebuah perusahaan dapat dikerjakan oleh seseorang pengusaha atau beberapa orang pengusaha dalam bentuk kerjasama. Dalam menjalankan perusahaannya seorang pengusaha tidak mungkin melakukan usahanya seorang diri, apalagi jika perusahaan tersebut dalam skala besar. Oleh karena itu diperlukan bantuan orang/pihak lain untuk membantu melakukan kegiatan-kegiatan usahanya yang disebut pembantu dalam perusahaan.Pembantu-pembantu dalam perusahaan dapat dibagi menjadi 2 fungsi :

1.      Membantu didalam perusahaan

2.       Membantu diluar perusahaan

Hubungan hukum yang terjadi diantara pembantu dan pengusahanya, yang termasuk dalam perantara dalam perusahaan dapat bersifat :

a.       Hubungan perburuhan, sesuai pasal 1601 a KUH Perdata

b.      Hubungan pemberian kuasa, sesuai pasal 1792 KUH Perdata

c.       Hubungan hukum pelayanan berkala, sesuai pasal 1601 KUH Perdata

Kewajiban Pengusaha

Menurut undang-undang, ada dua kewajiban yang harus dipenuhi oleh pengusaha, yaitu :

1.      Membuat pembukuan

Pasal 6 KUH Dagang, menjelaskan makna pembukuan yakni mewajibkan setiap orang yang menjalankan perusahaan supaya membuat catatan atau pembukuan mengenai kekayaan dan semua hal yang berkaitan dengan perusahaan, sehingga dari catatan tersebut dapat diketahui hak dan kewajiban para pihak.

2.      Mendaftarkan Perusahaan

Dengan adanya Undang-Undang No. 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan maka setiap orang atau badan yang menjalankan perusahaan menurut hukum wajib untuk melakukan pendaftaran tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan usahanya sejak tanggal 1 Juni 1985.

Bentuk-Bentuk Badan Usaha

Usaha bisnis dapat dilaksanakan dalam berbagai bentuk. Di Indonesia kita mengenal 3 macam bentuk badan usaha yaitu :

1)    Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah badan usaha yang permodalannya seluruhnya atau sebagian dimiliki oleh Pemerintah. Status pegawai badan usaha-badan usaha tersebut adalah karyawan BUMN bukan pegawai negeri. BUMN digolongkan menjadi 3 jenis yaitu :

a.       Perusahaan Jawatan (Perjan)

b.      Perusahaan Umum (Perum)

c.       Perusahaan Perseroan (Persero)

2)  Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) adalah badan usaha yang didirikan dan dimodali oleh seseorang atau sekelompok orang. Berdasarkan UUD 1945 pasal 33, bidang- bidang usaha yang diberikan kepada pihak swasta adalah mengelola sumber daya ekonomi yang bersifat tidak vital dan strategis atau yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak. Berdasarkan bentuk hukumnya Badan usaha milik swasta dibedakan atas :

a.       Perusahaan Persekutuan perusahaan yang memiliki 2 pemodal atau lebih. Ada 3 bentuk perusahaan persekutuan yaitu :

Ø  Firma adalah badan usaha yang didirikan oleh 2 orang atau lebih dimana tiap- tiap anggota bertanggung jawab penuh atas perusahaan.

Ø  Persekutuan Komanditer (commanditaire vennootschap atau CV) adalah suatu persekutuan yang didirikan oleh 2 orang atau lebih. Persekutuan komanditer mengenal dibagi menjadi 2 yaitu :

·         Sekutu aktif

·         Sekutu pasif

Ø  Perseroan terbatas (PT) adalah badan usaha yang modalnya diperoleh dari hasil penjualan saham. Setiap pemegang surat saham mempunyai hak atas perusahaan dan setiap pemegang surat saham berhak atas keuntungan (dividen).

b.      Yayasan adalah suatu badan usaha, tetapi tidak merupakan perusahaan karena tidak mencari keuntungan. Badan usaha ini didirikan untuk sosial dan berbadan hokum.

3)      Koperasi adalah usaha bersama yang memiliki organisasi berdasarkan atas azaz kekeluargaan. Koperasi bertujuan untuk menyejahterahkan anggotanya.

Referensi :

http://haries-ma.blogspot.com/2012/04/hukum-dagang-kuhd.html

http://patriciasimatupang.wordpress.com/2012/06/11/hubungan-hukum-perdata-dan-hukum-dagang/

http://vanezintania.wordpress.com/2011/05/13/berlakunya-hukum-dagang/

http://maypuspitasari.blogspot.com/2012/04/hubungan-pengusaha-pembantunya-dalam.html

http://fikaamalia.wordpress.com/2011/04/05/hukum-dagang-pengusaha-dan-kewajibannya/

http://id.wikipedia.org/wiki/Badan_usaha

HUKUM PERIKATAN

A.    Pengertian Hukum Perikatan

Hukum Perikatan adalah suatu hubungan hukum mengenai kekayaan harta benda atara dua orang, yang memberi hak pada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari lainnya, sedangkan orang yang lainnya ini diwajibkan memenuhi tuntutan itu.

B.     Dasar Hukum Perikatan

Dasar hukum perikatan berdasarkan KUHP perdata terdapat 3 sumber adalah sebagai berikut:

1.      Perikatan yang timbul dari persetujuan (perjanjian).

2.      Perikatan yang timbul undang-undang), yang dibagi lagi menjadi 2 yaitu :

·         Perikatan terjadi karena undang-undang semata

·         Perikatan terjadi karena undang-undang akibat perbuatan manusia

3.      Perikatan terjadi bukan perjanjian, tetapi terjadi karena perbuatan melanggar hukum   (onrechtmatige daad) dan perwakilan sukarela ( zaakwarneming).

C.    Azas-Azas Dalam Hukum Perikatan

Asas-asas dalam hukum perikatan diatur dalam Buku III KUH Perdata, yakni :

1)      Azas Kebebasan Berkontrak Asas kebebasan berkontrak

2)      Azas konsensualisme Asas konsensualisme

D.    Wanprestasi dan Akibat-akibatnya

Wansprestasi timbul apabila salah satu pihak (debitur) tidak melakukan apa yang diperjanjikan.Adapun bentuk dari wansprestasi bisa berupa empat kategori, yakni :

1)      Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya

2)      Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan

3)      Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat

4)      Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya

      Akibat-akibat wansprestasi berupa hukuman atau akibat-akibat bagi debitur yang melakukan wansprestasi , dapat digolongkan menjadi tiga kategori, yakni:

1)      Membayar Kerugian yang Diderita oleh Kreditur (Ganti Rugi)

2)       Pembatalan Perjanjian atau Pemecahan Perjanjian

3)       Peralihan Risiko

E.     Hapusnya Perikatan

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1381 menyebutkan sepuluh macam cara hapusnya perikatan yaitu :

1. Pembayaran
2. Penawaran pembayaran diikuti dengan penitipan.
3. Pembaharuan utang (inovatie)
4. Perjumpaan utang (kompensasi)
5. Percampuran utang.
6. Pembebasan utang.
7. Musnahnya barang yang terutang
8. Kebatalan dan pembatalan perikatan-perikatan.

Referensi

http://citraayuananda.blogspot.com/2012/04/hukum-perikatan.html

http://id.scribd.com/doc/20976269/Definisi-Hukum-Perikatan

http://kennysiikebby.wordpress.com/2011/03/07/wanprestasi-dan-akibat-akibatnya/

http://vahmy76.wordpress.com/2012/04/01/hukum-perikatan/